Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Drs. Tengku Akhmad Tala’a dan dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang, HM. Ali Yusuf Siregar, Selasa (20/6/2023), pukul 14.00 WIB.
Pada pendapat akhir yang dibacakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang, OK Arwindo, SH, MBA., disebutkan dalam melakukan penilaian laporan penggunaan APBD, Banggar tetap berpedoman pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Pun begitu, ucap politisi Partai Golkar ini menegaskan, BPK RI masih menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan. Atas kelemahan-kelemahan itu, BPK merekomendasikan agar Bupati Deli Serdang, H. Ashari Tambunan untuk menindaklanjutinya.
"Banggar berharap konsekuensi dari hasil audit yang dikeluarkan, ada sanksi dan sebagainya untuk menjadi pembelajaran bagi tata kelola keuangan daerah tahun berikutnya," kata OK Arwindo.
Sementara itu, Wakil Bupati memberi apresiasi atas persetujuan yang diberikan DPRD Deli Serdang atas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 menjadi Perda.
"Kami menyadari, selama proses pembahasan pasti muncul berbagai pandangan, masukan dan saran yang sangat konstruktif, bahkan sangat mungkin terjadi silang pendapat dan adu argumentasi. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya, dan kami yakin semua itu merupakan hal wajar sebagai cerminan berdemokrasi demi tercapainya Perda yang baik dan berkualitas atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2022 ini. Ranperda ini merupakan laporan realisasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dalam APBD TA 2022," terang Wakil Bupati.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, sambung Wakil Bupati, diharapkan bisa memberi gambaran dan informasi tentang pencapaian kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan APBD, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, kata Wakil Bupati lagi, masih terdapat kekurangsempurnaan dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan.
Sesuai hasil pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, beberapa hal yang telah disetujui, antara lain realisasi pendapatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sebesar Rp. 3.731.018.449.348,21 terdiri dari komponen pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi belanja daerah sebesar Rp. 3.748.625.178.210,85 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 192.513.862.275,70 dan tidak ada pengeluaran, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp. 174.907.133.413,06.
"Dengan disetujuinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022, berarti kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Kami mengharapkan agar kerjasama antara legislatif dan eksekutif yang telah terbina selama ini, dapat lebih ditingkatkan pada masa mendatang. Sehingga kita mampu memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Deli Serdang," tutup Wakil Bupati.(Rom)
