Jawaban tersebut disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, HM. Ali Yusuf Siregar pada rapat paripurna DPRD Deli Serdang, Jumat(9/6/2023).
Dikatakan Wakil Bupati, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. "Ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara legislatif dan esekutif," kata Wabup.
Mengenai rendahnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipertanyakan Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Wabup mengatakan tahun 2022 lalu masih tahap pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19, sehingga realisasi pendapatan belum sesuai dengan yang ditetapkan.
"Terkait rendahnya serapan belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk mengantisipasi tidak tercapainya pendapatan,langkah yang dilakukan mengevaluasi kembali program dan rencana kerja yang diselenggarakan dan diselaraskan dengan prioritas daerah. Kami sudah berupaya, semua prioritas daerah yang sudah disepakati dan berhubungan langsung dengan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. Sedangkan prioritas yang urgensinya tidak begitu tinggi, kami tunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya," jawab Wakil Bupati.
Soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang menjadi pertanyaan beberapa fraksi, Wakil Bupati menjelaskan, Pemkab Deli Serdang sepakat jika Silpa tersebut difungsikan untuk membangun infrastruktur.
"Kami sependapat, namun sebagian Silpa tersebut merupakan sisa dana yang sudah ditentukan penggunaannya, seperti fisik dan non fisik, dana sertifikasi guru dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," kata Wakil Bupati pada paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, H. Nusantara Tarigan Silangit, SE, MM bersama Amit Damanik serta dihadiri para anggota dewan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan lainnya.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang tidak kunjung direalisasikannya peraturan daerah ataupun peraturan bupati tentang honor guru Maghrib Mengaji, Wakil Bupati mengemukakan hal itu akan tetap menjadi perhatian Pemkab Deli Serdang. "Tetap menjadi perhatian kami untuk masa yang akan datang, namun perlu disampaikan saat ini telah dilakukan pendampingan terhadap anak dalam Program Panti Asuhan, yaitu di Panti Asuhan Jambiyah dan Umar Bin Khattab di Lubuk Pakam," ungkap Wakil Bupati.
Perihal bantuan keuangan partai politik, Wakil Bupati menerangkan,hal itu akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendagri No.36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD dan tata tertib administrasi pengajuan penyaluran dan laporan.
Menyangkut realisasi belanja bantuan keuangan ke desa yang dipertanyakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wakil Bupati menyampaikan, hal tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Republik Indonesia No.190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa pada Bab 1x, Pasal 51, menyatakan pemerintah desa tidak melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa selama 12 bulan tahun 2021, akan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50 persen dari penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.(Rom)
