Kegiatan dilanjutkan dengan mengikuti evaluasi yang di laksanakan di hari ke dua pada Selasa tanggal 13 Juni 2023 yang di presentasikan oleh Plt Bupati Langkat H Syah Afandin melalui Sekdakab Langkat H Amril Sos, M.AP. Yakni terkait perkembangan implementasi program Smart City Kabupaten Langkat yang telah tertuang dalam dokumen master plan Smart City Kabupaten Langkat.
Dalam evaluasi tersebut para asesor memberikan apresiasi dengan apa yang telah di lakukan oleh Kabupaten Langkat terkait program-program smart city melalui program quickwin. Adapun masukan yang di berikan oleh asesor agar program-program yang telah berjalan dilanjutkan dan ditingkatkan sehingga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarkat.
Turut mendampingi Plt. Bupati Langkat:
JF Analis Kebijakan Ahli Utama Setdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, M.Kes, MM. Staf Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Setdakab Langkat H. Sutrisuanto, S.Sos, M.AP. Kepala Bappeda Kab. Langkat Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, M.AP. Kadis Kominfo Kab. Langkat H. Syahmadi, S.Sos, M.SP.
Kepala BPKAD Kab. Langkat Drs. M. Iskandarsyah. Kadis Kesehatan Kab. Langkat dr. Juliana, MM. Kepala BKD Kab. Langkat Eka Syahputra Depari, S.STP, M.AP.
Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab. Langkat Mahardhika Sastra Nasution, S.STP, M.AP. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab. Langkat Winnanda Akbar, S.STP.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya untuk membahas percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023. Dalam arahannya, Presiden Jokowi terus mendorong birokrasi agar berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat.
"Arahan Bapak Presiden birokrasi harus berdampak, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Oleh karena itu, beliau berharap ini birokrasi menjadi lincah dan cepat," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, dalam keterangannya selepas rapat.
Untuk membuat birokrasi lebih lincah, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB telah melakukan pemangkasan klasifikasi jabatan aparatur sipil negara (ASN), dari awalnya 3.414 klasifikasi jabatan menjadi 3 kelompok jabatan saja. Selain itu, ASN juga kini bisa berpindah lintas rumpun, serta adanya penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian.
"Layanan kenaikan pangkat dari 14 tahap kita pangkas jadi 2 tahap tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden ini dikerjakan oleh teman-teman BKN. Layanan pensiun dari 8 tahap sekarang tinggal tiga tahap. Layanan pindah instansi dari 11 tahap sekarang menjadi tiga tahap. Ini contoh yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang segera dieksekusi oleh kementerian lembaga khususnya Kemenpan RB terkait dengan layanan kepegawaian," jelasnya.
Di samping itu, penyesuaian juga dilakukan dari segi regulasi yang lebih sederhana, dari awalnya sekitar 1.000 aturan menjadi hanya 1 Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi gabungan aturan tentang ASN. Menurut MenPAN-RB, banyaknya aturan tersebut juga menghambat birokrasi menjadi kelas dunia.(red)
